Fenomena Politik di Dewan Perwakilan Rakyat

Fenomena Politik di Dewan Perwakilan Rakyat - ruang politik kami akhir-akhir ini disesaki beberapa gosip yg memantik nalar kritis publik atas peran kelompok elite politisi berlabel wakil rakyat.

utak-atik revisi undang-undang kpk yg berpotensi jadi pintu termasuk pelemahan kpk, akal nakal penggelontoran dana aspirasi, serta manuver liar tekanan politik kepada kpu soal kesiapan menggelar pilkada serentak yg dikait-kaitkan dgn hasil audit bpk. meski berbagai gosip itu mempunyai dinamikanya sendiri-sendiri, benang merahnya sama, prinsip bonum commune dan mengedepankan kepentingan umum tersisihkan. inilah deretan gelembung gosip politik yg ditiupkan dpr serta kini jadi pusat perhatian publik. dengan cara substansial, publik tidak mendapatkan kemanfaatan nyata sejak isu-isu yg berhamburan itu. wajar jika banyaknya yg menilai, dpr berjalan dgn logika serta kepentingannya sendiri
watak hegemonik

gelembung politik di dpr menghadirkan beberapa pertentangan. penentangan datang sejak beragam kalangan khususnya menyangkut logika serta pertimbangan sehat di balik gosip serta manuver beberapa politisi itu. soal revisi uu kpk, adanya lima poin yg dikhawatirkan, soal pencabutan kewenangan penyadapan, penghapusan kewenangan penuntutan, pembentukan dewan pengawas kpk, pengetatan rumusan kolektif kolegial, serta kewenangan menghentikan perkara (sp3).

soal usulan program pembangunan kawasan pemilihan (up2dp) dan dana aspirasi, munculah beberapa gugatan khususnya terkait mekanisme penganggaran, aspek keadilan serta pemerataan, tumpang tindih peran serta kewenangan, dan akuntabilitas publik pelaksanaan biaya. demikian pun dgn gosip soal temuan audit bpk atas pengelolaan biaya kpu 2013- 2014. tidak adanya hubungannya antara temuan bpk itu serta tahapan pilkada serentak.

kenyataannya, sejumlah politisi dpr menggulirkan pernyataan di tempat massa yg menyudutkan kpu. menurut mereka, kesiapan menyelenggarakan pilkada serentak dapat saja terganggu jika kpu belum menindaklanjuti temuan bpk. logika liar yg seolah sedang menyatukan puzzle tidak sama dlm dialektika kontekstual yg seolah-olah adanya hubungannya.

Fenomena Politik di Dewan Perwakilan Rakyat - Gelembung gosip ini memperlihatkan lemahnya koherensi karakterologis dlm membangun pemaparan politik. dlm perspektif teori terinci walter fisher di bukunya human communication as narration: toward a philosophy of reason, nilai and action (1987), salah satu perihal utama yg menjadi power pemaparan yaitu akan dipercayanya sifat beberapa aktor yg membawakannya. wajar kecurigaan publik terhadap politisi dpr teramat tinggi lantaran adanya benang merah yg terbaca dan terasa sama. banyaknya politisi yg menjadi aktor lebih kerap memperlihatkan kepentingan diri serta kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat.

saat ini, adanya kesamaan terjadinya retrogresi politik dan penurunan kualitas politik yg dikarenakan ulah politisi yg kerja dgn mekanisme semata-mata memperoleh jatah supremasi. tak hanya soal jatah, adanya pun mekanisme pertahanan diri serta pengokohan oligarki di tubuh parpol. seluruh ini adalah watak hegemonik laku politik kaum elite. politisi dpr sbg wakil rakyat seharus-nya menghadirkan komunikasi deliberatif dgn menyodorkan konsultasi, musyawarah, sistem menimbang-nimbang serta terpenting lagi mendengarkan suara rakyat melewati berbagai kanal. komunikasi deliberatif berupaya meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dlm menyalurkan aspirasinya waktu sistem pembentukan kebijakan public.

deliberasi melalui diskursus publik ini jalan sesuai guna merealisasikan konsep demokrasi regierung der regierten (pemerintahan oleh yg diperintah). dgn demikian, adanya keinginan serta kemampuan membentuk mufakat berbasis rasionalitas warga. bukanlah sebaliknya, mereka meniup terus-menerus gelembung politik, sementara pilihan logika serta tindakannya tercerabut sejak aspirasi yg tumbuh serta ber-kembang di masyarakat.

resonansi isu

dalam perspektif komunikasi politik, guliran gosip musti dibaca dialektika kontekstualnya. perihal ini, terhubung dgn momentum yg mmg sengaja diciptakan supaya menerima resonansi dan gaung di tempat massa, tempat sosial serta perbincangan publik yang lain. gaung politik yg ditiupkan melalui tempat massa bahwasanya revisi uu no 30/2002 perihal kpk adalah kebutuhan mendesak sampai musti termasuk ke dlm program legislasi nasional prioritas 2015, usulan dana aspirasi yg dikesankan prorakyat, dan memengaruhi opini soal kesiapan kpu menyelenggarakan pilkada serentak, dapat kami maknai sbg permainan opini public.

sebagian besar politisi amat mengerti bahwasanya perihal dominan dlm politik yaitu persepsi publik, sampai berbagai operasi mengendalikan opini dianggap amat penting. maxwell mccombs serta donald l shaw dlm tulisan klasik mereka ”the agenda setting function of mass media” yg dipublikasikan public opinion quarterly pd 1972 mengungkapkan, jika tempat memberi tekanan pd suatu peristiwa, tempat dapat memengaruhi khalayak untk menganggapnya penting .

perspektif agenda setting memandang tempat massa dapat memengaruhi persepsi khalayak perihal apa yg dianggap penting. namun, nyatanya, upaya beberapa politisi mengerjakan operasi pengendalian opini sudah gagal! reaksi publik tetap keras serta memandang ketiga agenda tadi sebenarnya tidak dlm bingkai prorakyat melainkan taktik mengamankan diri serta kelompok mereka semata.

konteks lainnya yg pun menarik dibaca yaitu situasi peralihan pemerintahan. dengan cara faktual, regenerasi rezim supremasi sejak sby ke jokowi masih tetap menyisakan beberapa persoalan. pemerintahan jokowi-jk belum hingga di titik keseimbangan politiknya. meski telah melalui fase turbulensi waktu tinggal landas kabinet kerja, jokowi masih tetap dihadapkan beberapa tekanan elite partai di dlm serta di luar koalisi
para politisi amat paham, situasi acak layaknya sekarang, memungkinkan mereka memasang beberapa jerat politik atas nama mufakat. tesis arend lijhart dlm patterns of democracy: government forms and performance in thirty-six countries (1999) menyebutkan, realitas masyarakat beragam yg tidak adanya partai dominannya, cenderung memanfaatkan demokrasi contoh mufakat. jeratan mufakat di banyaknya kasus, tak hanya politik akomodasi dlm koalisi pun upaya menciptakan zona nyaman supremasi. prinsip ”semua senang, seluruh menang” menyebabkan pemerintah tersandera politisi
akankah jokowi mengikuti irama yg didendangkan dpr? inilah ujian nyata sekalian pertaruhan kepemimpinan jokowi. posisi pemerintah amat strategis. jika jokowi tidak meluncurkan surat yg isinya menugaskan menteri terkait membahas uu perihal kpk dgn dpr, revisi uu itu tidak dapat dibahas meski telah disetujui dpr dlm rapat sempurna. jokowi musti konsisten dgn pernyataannya yg menolak rencana revisi uu kpk. demikian pun soal dana aspirasi. pemerintah masih tetap mungkin menolak dgn tidak mengakomodasi program ini dlm apbn 2016.

sesuai dgn sifatnya, gelembung selalu menampakkan banyaknya gosip yg seolah-olah realitas nyata. waktu kami serius menggapainya, gelembung itu sirna, pecah dlm tempo sebentar dan berganti dgn tiupan gelembung lainnya yg lebih besar. perlu ketepatan serta kecermatan memilah antara kebijakan prorakyat serta gelembung politik beberapa politisi

Plastik Berbayar dan Menggunakan Tas Belanja, Solusi Mengurangi Sampah Plastik

Plastik Berbayar dan Menggunakan Tas Belanja, Solusi Mengurangi Sampah Plastik - sampah begitu menumpuk di ibukota, terutama banda aceh? ya! persoalan sampah adalah persoalan yg pastinya dihadapi oleh tiap-tiap kota, terlebih masyarakat di daerah perkotaan lebih besar di banding daerah pedesaan. total sampah diprediksikan dapat terus meningkat seiring dgn makin padatnya total penduduk di indonesia. bertambahnya total populasi penduduk artinya bertambah pula total sampah yg dapat dihasilkan. thn 2019, indonesia disebut-sebut dapat menghasilkan sampah sejumlah 67,1 juta ton per thn. sebut saja ibu kota negara kita, jakarta, yg volume timbulan sampahnya telah lebih sejak 6000. m3 per hari. untk ibu kota provinsi aceh, banda aceh, kepala dinas kebersihan serta keindahan (dkk) kota banda aceh, jalaluddin mengatakan, pihaknya mengelola sekeliling 180 ton sampah tiap-tiap harinya di banda aceh.

sebanyak 60 % di antaranya sampah plastik. "sampah plastik sekarang di banda aceh itu lebih banyak, bila dahulu lebih banyaknya yg organik dapat didaur ulang. tentu ini membuktikan bahwasanya makin tingginya produksi sampah plastik yg kami kelola," kata jalaluddin waktu ditemui di wadah kerjanya. meningkatnya sampah di banda aceh tak hanya makin banyaknya warga yg memanfaatkan plastik, adanya pun sebagian sejak sampah yg diproduksi di kabupaten aceh besar pun ikut dibuang di wadah pembuangan akhir (tpa) gampong jawa, banda aceh, padahal volume sampah di tpa tsb makin tinggi.

Plastik Berbayar dan Menggunakan Tas Belanja, Solusi Mengurangi Sampah Plastik - sedangkan ibu kota kabupaten aceh barat, meulaboh, diperkirakan sampah dihasilkan sekeliling 114 m3per hari. jika hal-hal layaknya ini dibiarkan terus-menerus tentu dapat amat merugikan dampaknya. belum lagi problem terbatasnya lahan yg tersedia untk menampung serta mengolah sampah, apalagi lagi di ibu kota.

dapat di ketahui jika tiap-tiap orang pastinya menghasilkan sampah, bahkan juga mengetahui akibat yg ditimbulknnya. tetapi kepedulian masyarakat terhadap sampah masih tetap amat rendah. berawal sejak kegelisahan menyaksikan lingkungan yg kurang terawat dgn sampah yg menumpuk. layaknya saya menyaksikan banyak sungai serta saluran air ataupun got yg seharus-nya bermanfaat sbg penampung air, tetapi beralih jadi penampung sampah yg umumnya yaitu sampah/limbah plastik. perihal inilah yg menimbulkan keprihatinan tersendiri untuk saya. bukanlah cuma banjir saja karena sejak pembuangan sampah di saluran air, problem yg lebih besar yaitu kontaminasi serta penurunan kualitas air.

air jadi rumit untk diolah kembali guna memenuhi kebutuhan masyarakat. sampah yg menumpuk di suatu wadah dlm saat yg lama, tentu dapat menimbulkan bau busuk yg menggangu kenyamanan warga. tak hanya itu pun akan jadi sumber penyakit, mencemari air tanah, menambah kesan jorok, merusak keindahan serta yg paling mengkhawatirkan berkontribusi terhadap pemanasan dunia. berdasarkan hasil pengamatan, tumpukan sampah di pusat kota, pusat-pusat keramaian, daerah pemukiman serta beberapa ruas jalan lainnya, didominasi oleh sampah kantong plastik, kemudian diikuti botol air mineral serta kertas-kertas bungkusan.

kondisi tumpukan sampah ini tampakknya dibiarkan begitu saja oleh warga setempat serta dinas terkait, padahal nyata-nyata sudah mencemari lingkungan layaknya sudah bikin saluran air di daerah tsb sudah tersumbat. serta sampah plastik adalah sampah yg paling rumit terurai dengan cara biologis sampai memerlukan penanganan lebih. oleh lantaran itulah, penemuan sbg solusi dan ide-ide baru untk menyelesaikan permasalahan sampah jadi amat penting di lakukan. salah satunya yg menarik pusat perhatian saya ataupun menarik pusat perhatian kami seluruh yaitu penerapan peraturan kantong plastik berbayar. saya sendiri amat antusias menyambut kebijakan kementerian lingkungan hidup serta kehutanan yg mencanangkan kantong plastik berbayar di beberapa retail layaknya supermarket serta minimarket. membuat saya kebijakan ini amat berguna untk mengurangi penggunaan sampah plastik yg rumit terurai serta bikin kami untk lebih “berdiet” terhadap kantong plastik.

saat ini sejumlah 23 pemerintah kota berkomitmen menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, guna mengurangi pencemaran lingkungan sejak sampah plastik. dua puluh tiga (23) kota tsb yakni jakarta, yogyakarta, bandung, bekasi, depok, bogor, tangerang, solo, semarang, surabaya, denpasar, palembang, balikpapan, banjarmasin, makassar, kendari, ambon, papua, jayapura, pekanbaru, medan, banda aceh serta meulaboh. kebijakan tsb sudah di uji mencoba pd 21 februari 2016 bersamaan dgn peringatan hari peduli sampah nasional hingga pd juni mendatang, sesuai waktu dikeluarkannya peraturan menteri lingkungan hidup serta kehutanan perihal kantong plastik berbayar. provinsi aceh, pemerintah kabupaten serta kota-nya pun telah mulai mensosialisasikan penerapan peraturan kantong plastik berbayar, tetapi masih tetap banyaknya kendala, lantaran konsumen belum sepenuhnya menerimanya. walaupun telah adanya supermarket yg memberlakukannya, tetapi masih tetap adanya konsumen yg menolak, walaupun harganya amat murah, yakni cuma rp.. 200 per kantong. beragam tips di lakukan pemerintah kabupaten serta kota supaya masyarakat mau menjalankan aturan tersebut, layaknya yg di lakukan oleh badan lingkungan hidup serta kebersihan pemerintah kabupaten aceh barat dgn membagikan 2000. kantong gratis (tas ramah linkungan/tas siklus ulang) kepada masyarakat yg berbelanja di swalayan.


kepala bidang kebersihan serta pertamanan pd badan lingkungan hidup serta kebersihan (blhk) aceh barat teuku ronal nehdiansyah mengatakan, upaya tsb sbg tindakan persuasif pemerintah sampai masyarakat tak adanya yg komplain. “peraturan perihal plastik berbayar telah siap, pra diterapkan dengan cara menyeluruh kami dapat lakukan uji publik. untk sementara ini mmg adanya swalayan indomaret telah menerapkan plastik berbayar lantaran mereka mengikuti ketentuan dengan cara nasional”, katanya. lantaran itu dlm pengajuan rancangan qanun (perda) yg dapat dibahas serta dibawa dlm uji publik melibatkan lsm, akademisi dan pihak-pihak terkait dapat diterima seluruh masukkan berkaitan dgn kisaran anggaran kantong plastik berbayar itu. meski demikian pemkab aceh barat sudah merumuskan qanun tsb tepat hasil survey awal dgn kisaran value terendah yakni rp. 200 per lembar, tetapi kalau dlm uji publik nanti adanya yg menolak sehingga langsung akan di lakukan revisi. “angka rp. 200 itu telah paling rendah, tetapi kalau adanya pun nanti yg menolak mungkin pun dapat direvisi tepat kesepakatan. bila untuk dunia usaha swalayan ini malah menguntungkan mereka, tak adanya yg menolak, katanya. teuku ronal mengharapkan dgn pembagian tas ramah lingkungan dengan cara gratis, sehingga masyarakat tak butuh terus menerus beli plastik, tetapi di gunakan dengan cara berulang supaya mengurangi sampah plastik.

tas ramah lingkungan tsb tentu tak mencukupi dibagikan dan menjangkau ke seluruh susunan masyarakat. untk itu saya sbg penulis serta sisi masyarakat yg pun kerja di instansi kebersihan (badan lingkungan hidup serta kebersihan aceh barat) hanya akan memberi saran kepada pemerintah, pelaku industri ritel, pasar swalayan serta masyarakat untk mengurangi penggunaan kantong plastik. untk pelaku industri ritel misalnya, boleh mengenakan anggaran untk permintaan kantong plastik serta kardus, apalagi jika permintaannya melebihi kebutuhan. tak hanya tas siklus ulang, penggunaan kantong plastik akan diganti dgn tissue paper bag/paper bag yg pun akan di gunakan sejumlah x membuat di tempat-tempat yang lain.

memang untk bikin paper tissue lebih mahal, hanya saya pikir dapat kan di-idekan untk tissue paper bag berbayar serta untk paper bag kami dapat kasih gratis. walaupun harga tissue paper bag tak murah, pemerintah diharapkan akan memberi subsidi kepada masyarakat. sampai harga membeli tas belanja tsb jadi murah. problem harga jual tissue paper bag juga musti rasional serta dapat termasuk ke uang saku masyarakat kami. lantaran kami pun musti melihat masyarakat menengah ke bawah, apakah mereka sanggup untk menambah uang tambahan demi beli tissue paper bag. saya pikir pemerintah akan memberi pun untk pembuatan paper tissue bag tersebut, serta yg paling penting seluruh kebijakan itu musti diwujudkan dengan cara nyata. di negara-negara dgn populasi penduduk yg besar layaknya india serta cina, penggunaan kantong plastik di beberapa toko swalayan telah mulai berkurang. masyarakat di sana telah mulai beralih memanfaatkan tas siklus ulang tiap-tiap pergi berbelanja ke pasar swalayan. mereka telah sangat-sangat menghilangkan plastik sejak peredaran supermarket.

akhirnya kami tak ketinggalan dgn negara-negara lainnya membuat lebih menyuarakan perihal “diet” kantong plastik (penghematan kantong plastik) serta kepedulian perihal bumi ini dengan cara nyata. mmg kelihatannya kecil, tetapi dampaknya sangat-sangat luar biasa jika kami tahu. semoga saja pemerintah bukanlah hanya meluncurkan kebijakan yg dicanangkan saja, tetapi musti sangat-sangat akan direalisasikan kepada masyarakat. sampai akibat sejak penggunaan kantong plastik yg berlebihan akan dikurangi.

yuk ah diet kantong plastik serta janganlah lupa bawa kantung belanjaan sendiri. sampai tanpa disadari kami seluruh dapat berkontribusi mengurangi masalah apbn/d untk angkutan sampah, mengurangi masalah bekerja pekerja kebersihan bahkan juga menyukseskan misi penyelamatan lingkungan untk era depan. (ikhwanul farissa)

Susahnya Menghilangkan Kelakuan Korupsi

Susahnya Menghilangkan Kelakuan Korupsi - ibarat virus, korupsi masuk gampang-gampang sulit dimusnahkan. belum adanya vaksin anti korupsi yg mampu meredam penyebaran virus tsb hingga ke akar-akarnya. lembaga superbodi sekelas komisi pemberantasan korupsi juga belum sanggup menghentikan budaya korupsi

tanpa disadari, korupsi munculah sejak kebiasaan yg dianggap lumrah serta dianggap wajar oleh masyarakat. tindakan berikan hadiah kepada pejabat dan pegawai negeri, bahkan juga keluarganya, sbg imbal jasa sebuah pelayanan dilihat lumrah sbg sisi sejak budaya ketimuran

pengertian korupsi sesungguhnya sudah dimuat dengan cara tegas dlm undang-undang (uu) nomor 3 thn 1971 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi. sebagian besar pengertian korupsi di dlm uu itu dirujuk sejak kitab undang-undang hukum pidana yg lahir pra negara ini merdeka

jika merujuk uu no 31/1999 juncto uu no 20/2001 perihal pemberantasan tindak korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif, yg sepanjang ini dianggap sbg perihal wajar serta lumrah, akan dikategorikan sbg tindak pidana korupsi. pemberian gratifikasi dan pemberian hadiah kepada penyelenggara negara serta berhubungan dgn jabatannya, jika tak dilaporkan ke kpk, akan jadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi

langkah presiden

presiden joko widodo sudah meluncurkan perintah presiden no 7/2015 perihal aksi preventif serta pemberantasan korupsi. dlm inpres itu, mendapati 96 butir aksi yg musti dilaksanakan sepanjang thn 2015

inpres yg diperuntukan kepada kementerian dan lembaga dan pemerintah kawasan itu dimaksudkan untk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta membentengi kebijakan sejak tindak pidana korupsi. terkait perihal itu, presiden berharap supaya aksi di lakukan dgn sebaik-baiknya, tidak sekadar formalitas. melewati inpres itu, presiden pun meminta dihilangkannya pungutan liar serta birokrasi yg berbelit

persoalannya sederhana, korupsi telah adanya dari republik ini berdiri. perilaku koruptor telah amat rumit dilenyapkan lantaran sudah mendarah daging berpuluh thn. mereka (koruptor) mempunyai beribu modus operandi untk menggangsir uang negara. laiknya tindak pidana umum, pelaku korupsi selalu terletak selangkah di depan penegak hukum

korupsi, menurut philip (1997), yaitu tingkah laku serta tindakan seseorang pejabat publik yg menyimpang sejak tugas publik formal untk memperoleh keuntungan pribadi dan keuntungan untuk orang-orang tertentu yg berkenaan erat dgn pelaku korupsi, layaknya keluarga koruptor, karib kerabat koruptor, serta rekan koruptor. pengertian ini pun yang mencakup kolusi serta nepotisme pemberian patronase lebih lantaran argumen jalinan kekeluargaan (ascriptive) ketimbang merit. pengertian korupsi oleh philip dipusatkan pd korupsi yg berlangsung di kantor publik

kedua, pengertian korupsi yg berpusat pd akibat korupsi terhadap kepentingan umum (public interest centered). dikatakan, korupsi sudah berlangsung ketika seorang pemegang supremasi dan fungsionaris pd kedudukan publik mengerjakan tindakan-tindakan tertentu untk orang-orang yg dapat memberi imbalan, bagus itu uang dan materi lain, sampai merusak kedudukan serta kepentingan publik

jaksa agung hm prasetyo, menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala bappenas andrinof chaniago, pelaksana tugas pimpinan kpk taufiequrachman ruki, serta kapolri jenderal badrodin haiti (kiri ke kanan) waktu menyampaikan keterangan pers seusai mengikuti rapat definit bersama presiden joko widodo serta beberapa menteri yang lain di kantor presiden, jakarta, jumat (19/6). rapat membahas taktik nasional untk mencegah serta memberantas korupsi

pengertian korupsi ketiga menurut philip yaitu yg berpusat pd pasar (market centered), yg diambil sejak hasil analisis perihal korupsi yg dikaji memanfaatkan teori pilihan publik serta sosial dan pendekatan ekonomi dlm kerangka analisis politik bahwasanya pengertian korupsi yaitu aktivitas dan kegiatan oleh lembaga ekstra-legal yg di gunakan individu-individu ataupun kelompok-kelompok untk menerima pengaruh terhadap kebijakan serta tindakan birokrasi. lalu dilanjutkan bahwasanya pengertian korupsi artinya penyalahgunaan supremasi oleh seorang pegawai dan pejabat pemerintah untk memperoleh tambahan pendapatan sejak publik

inilah yg sering menjebak seseorang yg termasuk ke dunia politik. dlm ajang pemilihan kepala kawasan (pilkada), misalnya, seorang calon kepala kawasan musti meluncurkan anggaran tidak segelintir untk "membeli" kendaraan politik, ongkos kampanye sampai politik uang. pertanyaannya, sejak mana seorang kepala kawasan dapat mengembalikan investasi yg telah dibenamkan waktu pencalonan. sesudah menjabat, mau tidak mau, ia musti kreatif mengatur proyek-proyek apbd di daerahnya. memang, adanya sejumlah kepala kawasan yg relatif bersih serta berat hati menggerogoti keuangan negara, tapi jumlahnya tak banyak

banyak perihal yg bikin republik ini gembur dgn korupsi walaupun mendapati tiga lembaga penegak hukum, yakni kpk, polri, serta kejaksaan, yg mempunyai kewenangan memberantas korupsi. meski demikian, efek jera yg diakibatkan ketiganya sampai kini belum begitu terasa. bahkan, sbg tindak pidana yg luar biasa (extra ordinary crime), koruptor masih tetap menerima perlakuan khas. mulai sejak tingkat penyidikan, vonis pengadilan, sampai waktu menyandang status sbg narapidana, mereka tetap mendapatkan perlakuan yg lebih bagus dibandingkan dgn pelaku tindak pidana khas lainnya
jadi, janganlah bermimpi vaksin anti korupsi dapat sanggup membasmi virus korupsi yg telanjur menggerogoti sel, darah, serta daging. negara ini memerlukan kesanggupan beragam pihak untk membentuk sistem, budaya, serta watak generasi yg sangat-sangat bersih supaya virus korupsi tak menjangkit.

Merangkai Kebaikan

Merangkai Kebaikan - seakan tidak adil menimpakan semua permasalahan sosial di masyarakat pd proses pendidikan. meski demikian, sudahkah proses pendidikan mendesain dan mereka cipta pelajaran untuk buah hati untk mengembangkan kebaikan? pun sebaliknya, apakah masih tetap adanya bahan dan tips ajar yg malah menyemai kejahatan layaknya kebencian terhadap kelompok lainnya dan merendahkan insan yg berbeda? negara serta rakyat butuh yakin bahwasanya tiap-tiap buah hati belajar menenun kebaikan di dlm ruang kelasnya supaya akan serasi bermasyarakat

kejuangan semu

pendidikan pd hakikatnya mengemban tugas mengembangkan value luhur kemanusiaan. keserasian sosial,kedamaian, dan peduli kepada sesama diasumsikan menjiwa dlm hakikat pendidikan serta diri pelakunya. walau mungkin bukanlah satu-satunya, proses pendidikan berperan sbg salah satu sumber kebaikan serta pembangun keteraturan sosial

pada praktiknya di sejumlah negara, dlm pengajaran sejarah nasional, misalnya, bangsa sendiri selalu dituliskan sbg pihak yg benar. sebaliknya, bangsa lainnya ditempatkan sbg pihak yg salah. kita benar mutlak, liyan salah absolut. bangsa kita baik, bangsa asing jahat. dengan cara sistematis serta formal, ”kebencian” terhadap kelompok asing disemai sejak dlm kelas. yg bertumbuh pd buah hati pada akhirnya patriotisme semu, kejuangan hasil indoktrinasi, bukanlah hasil sistem bernalar

bagaimana pula mata pembelajaran agama? apakah kedamaian serta keserasian antarumat manusia senantiasa dijuarakan dlm bahan ajarnya? betapa bahaya serta ironis jika dengan cara terprogram pendidikan nasional malah menyokong penyebaran kebencian terhadap liyan melewati mata pembelajaran yg kebanyakan diasumsikan agung serta digadang-gadang sbg sumber moral



melalui buku education and social order (1932, pp 92-101), matematikawan cum filsuf bertrand russell telah tegas menyatakan kritiknya pd pendidikan kepatriotan oleh sekolah inggris di masa kolonial. russell menyatakan, kepatriotan yg diajarkan sebenarnya sisi sejak upaya britania raya melindungi dan mengajekkan kepentingan ekonomi serta politik di beberapa wilayah jajahan. patriotisme dan kejuangan yg diajarkan di sekolah tidak lainnya upaya pembenaran untk menjajah wilayah lainnya.

kejuangan menjadi identik dgn melindungi kepentingan negara walau dgn ongkos mencederai value kemanusiaan. kebaikan juga tidak dijuarakan lagi, tapi sekadar jadi bahan transaksional. kebaikan bukanlah perihal utama serta penting lagi  dengan mengindoktrinasikan pengertian kejuangan semu yg diyakini banyaknya orang sbg suatu kenormalan ini, bahkan juga kemudian dianggap norma, tindakan serta pemikiran tidak bagus lambat laun menjadi ”kebenaran”. kondisi ini dapat menyokong kepandiran gerombolan. merusak punya orang lainnya hingga menyakiti kelompok berkeyakinan lainnya menjadi bukanlah saja ”masuk akal” serta wajar, melainkan pun baik, bahkan juga dipuji.

jika anggapan ”kebenaran” ini dibiarkan berlanjut, benih keprimitifan, layaknya kesamaan fisik, agama, serta geografis, dapat saling menguatkan. ini dapat menjadi pemicu pengganggu keteraturan sosial. kini saatnya pendidikan dgn sengaja serta strategis mengikis kejahatan sekalian menyediakan lahan gembur untuk kebaikan bertumbuh di dlm kelas

sudah semestinya mencintai bangsa sendiri tak ekuivalen dgn membenci bangsa lainnya. menjunjung keyakinan sendiri tidak ekuivalen dgn membenci kelompok berkeyakinan lainnya. perkembangan value kejuangan dlm diri pelajar sangat penting. ini akan dimulai dgn perihal sederhana, layaknya membangun hasrat melakukan tugas belajar sebaik-baiknya

dua unsur penting

guna memungkinkan persekolahan memfasilitasi buah hati menenun kebaikan, butuh setidaknya membenahi dua unsur, yakni bahan ajar serta tips ajar.

untuk unsur pertama, akan dimulai dgn menyisipkan lebih banyaknya kebaikan ke dlm bahan ajar sejarah nasional. misalnya, mengangkat topik bagaimana beberapa pemuda angkatan 1920-an menggagas indonesia dgn bernalar. tingkat kejuangan beberapa pelajar kami bernalar tidak kalah dibandingkan kegagahan mengangkat senjata. membicarakan bagian kemanusiaan dan kehidupan beberapa pelakunya pun dapat bikin pembelajaran sejarah nasional lebih hidup, menarik, universal, serta sarat kebijaksanaan

kemudian, pun butuh diangkat bagian kehidupan manusia awam, layaknya bagaimana sejak saat ke saat masyarakat kami berpakaian, apa yg dimakan, bagaimana memasaknya, dan bagaimana transportasinya. ini dapat mengimbangi bahan-bahan ajar yg melulu sekeliling perebutan kekuasaan, kekerasan, serta peperangan. juga, buah hati dapat merasakan dirinya turut menulis sejarah. sejarah sejatinya menyangkut seluruh kalangan manusia, tidak identik dgn penguasa dan perang

unsur kedua, tips ajar, butuh diperkaya dgn peluang buah hati belajar bernalar utuh. lebih khas lagi, buah hati butuh berkesempatan belajar mengerti topik sejak beragam perspektif dan sudut pandang. buah hati menerampilkan diri dlm sekali-kali menggeser perspektif dan berganti sudut pandang dlm mengkaji topik, kejadian, serta pengetahuan (mctighe and wiggins, 1998)

cara pengajaran bermakna layaknya ini tentunya mensyaratkan guru yg mengerti bahan ajar dgn mendalam, bergairah belajar serta membelajarkannya, dan menghargai tiap buah hati. dlm perihal ini kemdikbud butuh membangun beragam lembaga sampai beberapa guru akan berlatih, belajar, serta berbagi. guru tak dilatih dan diceramahi, tetapi guru berlatih serta belajar. jika diinginkan buah hati aktif belajar serta berlatih, demikian pula guru butuh aktif belajar serta berlatih. jika diinginkan buah hati percaya diri, guru juga butuh pula percaya diri
dalam daftar kompetensi mata pembelajaran sejarah nasional, indikator pemahaman buah hati butuh menambahkan komponen perspektif tadi. ke depan, dgn indikator perspektif ini pula, penilaian pendidikan sejarah dapat mengukur pemahaman pelajar dengan cara lebih utuh serta andal

dengan pembenahan dua perihal di atas, buah hati dapat membangun kecakapan bernalar. pd pada akhirnya kecakapan bernalar ini dapat jadi perkakas utama buah hati untk mengenali serta mengikis kejuangan semu dan yg utama terlibat menenun kebaika.

Oleh : Iwan Pranoto

*dengan perubahan seperlunya*

Perjuangan Terhadap Hak Hak Perempuan

Perjuangan Terhadap Hak  Hak Perempuan - hak konstitusional warga negara maupun hak asasi manusia (ham) yg dijamin dlm uud 1945 berlaku untuk semua warga negara indonesia. perihal ini akan dipandang sejak perumusannya yg memanfaatkan frasa ‘setiap orang’, ‘segala warga negara’, dan ‘setiap warga negara’, yg memperlihatkan bahwasanya hak konstitusional dimiliki oleh tiap-tiap individu warga negara tanpa ada perbedaan suku, ras, agama, keyakinan politik, maupun type kelamin  bahkan, uud 1945 menegaskan bahwasanya ‘setiap orang berhak bebas sejak perlakuan yg memiliki sifat diskriminatif atas dasar apa juga serta berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yg memiliki sifat diskriminatif’.

dgn demikian, jika mendapati ketentuan dan tindakan yg mendiskriminasikan warga negara tertentu, perihal itu artinya bertentangan dgn uud 1945 oleh lantaran itu tiap-tiap warga negara perempuan mempunyai hak konstitusional yg sama dgn warga negara laki-laki. perempuan pun mempunyai hak untk tak diperlakukan dengan cara diskriminatif, bagus berdasarkan statusnya sbg perempuan ataupun berdasarkan perbedaan yang lain. seluruh hak konstitusional yg sudah diuraikan sebelum itu adalah hak konstitusional tiap-tiap warga negara berjenis kelamin perempuan

namun faktanya, perempuan selalu jadi ladang dlm perlakuan diskriminatif. apabila adanya problem yg menyangkut hak perempuan serta laki-laki, dapat dipastikan perempuan-lah yg memperoleh perlakuan diskriminatif. semisal, subordinat terhadap buruh perempuan dlm pengupahan, hak upah yg didapatkan perempuan tidak sebanding dgn yg didapatkan kaum laki-laki, walau pun buruh perempuan tak kalah rajin dgn laki-laki dlm menjalankan tugasnya .

agar perempuan indonesia dapat selalu memperjuangkan hak-haknya serta tak selalu menerima perlakuan diskriminatif, diperlukan ada perlakuan khas untuk kaum perempuan. perihal ini penting mengingat perlindungan serta pemenuhan hak konstitusional tanpa ada perlakuan khusus, malah cenderung dapat mempertahankan subordinat terhadap kaum perempuan, serta tak sanggup meraih keadilan

pentingnya perlakuan khas untuk perempuan untk menghapus perlakuan diskriminatif pun sudah diakui dengan cara internasional. bahkan, perihal itu diwujudkan dlm konvensi tersendiri, adalah convention on the elimination of all forms of discrimination againts women (cedaw) pada tingkat nasional, upaya menghapuskan subordinat terhadap perempuan menuju kesetaraan jender sudah di lakukan walau pun pd tingkat pelaksanaan masih tetap memerlukan pusat perhatian serius. perihal ini setidaknya akan kami melihat melewati sejumlah peraturan perundang-undangan, yakni seperti prinsip-prinsip umum. bahkan, untk memberi perlindungan terhadap kaum perempuan sejak aksi kekerasan, sudah dibentuk undang-undang nomor 23 thn 2004 perihal penghapusan kekerasan dlm kediaman tangga (kdrt)
di sebelah ketentuan-ketentuan hukum yg sudah memberi perlakuan khas terhadap perempuan, dan paling tak sudah disusun untk meraih kesetaraan jender, tentu masih tetap mendapati peraturan perundang-undangan yg dirasakan memiliki sifat diskriminatif terhadap perempuan, dan paling tak belum sensitif jender. apalagi, sampai waktu ini masih tetap banyaknya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yg dibuat pd era pemerintahan kolonial belanda.

untuk itulah, upaya identifikasi musti di lakukan yg diikuti dgn penataan serta penyesuaian berdasarkan uud 1945 sesudah transformasi. perihal itu akan di lakukan melewati mekanisme judicial review
selain sejak bagian substansi aturan hukum, tantangan yg dialami yaitu sejak struktur penegakan konstitusi. untk meraih perimbangan keanggotaan dpr serta dprd, misalnya, tak mencukupi dgn memastikan kuota calon perempuan sejumlah 30% yg diajukan oleh tiap-tiap partai politik.

ketentuan perihal kuota itu tentu musti menjamin bahwasanya tingkat keterwakilan perempuan di parlemen dapat makin besar. padahal, waktu ini total anggota dpr perempuan baru 11 persen, serta di dpd 21 %. bahkan juga total pegawai negeri sipil (pbn) eselon i yg perempuan cuma 12,8 %. untk itu, butuh dirumuskan mekanisme yg akan menjamin keterwakilan perempuan di sektor publik supaya makin meningkat di masa-masa mendatang

tantangan di bidang struktur penegak hukum pun diperlukan, misalnya, terkait dgn sistem hukum dlm kasus kekerasan terhadap perempuan. sbg korban dan saksi, perempuan membutuhkan keadaan tertentu untk akan memberi keterangan dgn bebas tanpa tekanan. untk itu, sistem perkara, mulai sejak penyelidikan sampai persidangan butuh memperhatikan keadaan tertentu yg dihadapi perempuan. demikian pula terkait dgn persidangan yg memerlukan jaminan keamanan, bagus jasmani maupun psikis butuh diberikan kepada perempuan

yang tak kalah pentingnya dlm upaya menegakkan hak konstitusional perempuan yaitu menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi khususnya yg terkait dgn hak konstitusional perempuan. perihal ini penting untk menyadarkan masyarakat bahwasanya kaum perempuan juga mempunyai hak konstitusional yg sama dgn laki-laki.

perihal ini penting mengingat kesadaran tsb belum tertanam di jiwa masyarakat, sampai tak segelintir seorang perempuan yg layak dipilih dan diangkat untk jabatan tertentu, tetapi tak dipilih dan diangkat lantaran perempuan dinilai memiliki kelemahan tertentu di banding laki-laki
dengan ada perbaikan melewati struktur penegakan hukum, substansi hukum, serta sekalian membudayakan konstitusi yg lebih menjunjung tinggi value kesetaraan jender, diharapkan hak-hak perempuan layaknya yg dikehendaki oleh ibu kartini dapat tercapai. tentunya, dgn menjadikan hak-hak tsb sbg sisi sejak konstitusi yg benar (the right constitunional).