Fenomena Politik di Dewan Perwakilan Rakyat

Fenomena Politik di Dewan Perwakilan Rakyat - ruang politik kami akhir-akhir ini disesaki beberapa gosip yg memantik nalar kritis publik atas peran kelompok elite politisi berlabel wakil rakyat.

utak-atik revisi undang-undang kpk yg berpotensi jadi pintu termasuk pelemahan kpk, akal nakal penggelontoran dana aspirasi, serta manuver liar tekanan politik kepada kpu soal kesiapan menggelar pilkada serentak yg dikait-kaitkan dgn hasil audit bpk. meski berbagai gosip itu mempunyai dinamikanya sendiri-sendiri, benang merahnya sama, prinsip bonum commune dan mengedepankan kepentingan umum tersisihkan. inilah deretan gelembung gosip politik yg ditiupkan dpr serta kini jadi pusat perhatian publik. dengan cara substansial, publik tidak mendapatkan kemanfaatan nyata sejak isu-isu yg berhamburan itu. wajar jika banyaknya yg menilai, dpr berjalan dgn logika serta kepentingannya sendiri
watak hegemonik

gelembung politik di dpr menghadirkan beberapa pertentangan. penentangan datang sejak beragam kalangan khususnya menyangkut logika serta pertimbangan sehat di balik gosip serta manuver beberapa politisi itu. soal revisi uu kpk, adanya lima poin yg dikhawatirkan, soal pencabutan kewenangan penyadapan, penghapusan kewenangan penuntutan, pembentukan dewan pengawas kpk, pengetatan rumusan kolektif kolegial, serta kewenangan menghentikan perkara (sp3).

soal usulan program pembangunan kawasan pemilihan (up2dp) dan dana aspirasi, munculah beberapa gugatan khususnya terkait mekanisme penganggaran, aspek keadilan serta pemerataan, tumpang tindih peran serta kewenangan, dan akuntabilitas publik pelaksanaan biaya. demikian pun dgn gosip soal temuan audit bpk atas pengelolaan biaya kpu 2013- 2014. tidak adanya hubungannya antara temuan bpk itu serta tahapan pilkada serentak.

kenyataannya, sejumlah politisi dpr menggulirkan pernyataan di tempat massa yg menyudutkan kpu. menurut mereka, kesiapan menyelenggarakan pilkada serentak dapat saja terganggu jika kpu belum menindaklanjuti temuan bpk. logika liar yg seolah sedang menyatukan puzzle tidak sama dlm dialektika kontekstual yg seolah-olah adanya hubungannya.

Fenomena Politik di Dewan Perwakilan Rakyat - Gelembung gosip ini memperlihatkan lemahnya koherensi karakterologis dlm membangun pemaparan politik. dlm perspektif teori terinci walter fisher di bukunya human communication as narration: toward a philosophy of reason, nilai and action (1987), salah satu perihal utama yg menjadi power pemaparan yaitu akan dipercayanya sifat beberapa aktor yg membawakannya. wajar kecurigaan publik terhadap politisi dpr teramat tinggi lantaran adanya benang merah yg terbaca dan terasa sama. banyaknya politisi yg menjadi aktor lebih kerap memperlihatkan kepentingan diri serta kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat.

saat ini, adanya kesamaan terjadinya retrogresi politik dan penurunan kualitas politik yg dikarenakan ulah politisi yg kerja dgn mekanisme semata-mata memperoleh jatah supremasi. tak hanya soal jatah, adanya pun mekanisme pertahanan diri serta pengokohan oligarki di tubuh parpol. seluruh ini adalah watak hegemonik laku politik kaum elite. politisi dpr sbg wakil rakyat seharus-nya menghadirkan komunikasi deliberatif dgn menyodorkan konsultasi, musyawarah, sistem menimbang-nimbang serta terpenting lagi mendengarkan suara rakyat melewati berbagai kanal. komunikasi deliberatif berupaya meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dlm menyalurkan aspirasinya waktu sistem pembentukan kebijakan public.

deliberasi melalui diskursus publik ini jalan sesuai guna merealisasikan konsep demokrasi regierung der regierten (pemerintahan oleh yg diperintah). dgn demikian, adanya keinginan serta kemampuan membentuk mufakat berbasis rasionalitas warga. bukanlah sebaliknya, mereka meniup terus-menerus gelembung politik, sementara pilihan logika serta tindakannya tercerabut sejak aspirasi yg tumbuh serta ber-kembang di masyarakat.

resonansi isu

dalam perspektif komunikasi politik, guliran gosip musti dibaca dialektika kontekstualnya. perihal ini, terhubung dgn momentum yg mmg sengaja diciptakan supaya menerima resonansi dan gaung di tempat massa, tempat sosial serta perbincangan publik yang lain. gaung politik yg ditiupkan melalui tempat massa bahwasanya revisi uu no 30/2002 perihal kpk adalah kebutuhan mendesak sampai musti termasuk ke dlm program legislasi nasional prioritas 2015, usulan dana aspirasi yg dikesankan prorakyat, dan memengaruhi opini soal kesiapan kpu menyelenggarakan pilkada serentak, dapat kami maknai sbg permainan opini public.

sebagian besar politisi amat mengerti bahwasanya perihal dominan dlm politik yaitu persepsi publik, sampai berbagai operasi mengendalikan opini dianggap amat penting. maxwell mccombs serta donald l shaw dlm tulisan klasik mereka ”the agenda setting function of mass media” yg dipublikasikan public opinion quarterly pd 1972 mengungkapkan, jika tempat memberi tekanan pd suatu peristiwa, tempat dapat memengaruhi khalayak untk menganggapnya penting .

perspektif agenda setting memandang tempat massa dapat memengaruhi persepsi khalayak perihal apa yg dianggap penting. namun, nyatanya, upaya beberapa politisi mengerjakan operasi pengendalian opini sudah gagal! reaksi publik tetap keras serta memandang ketiga agenda tadi sebenarnya tidak dlm bingkai prorakyat melainkan taktik mengamankan diri serta kelompok mereka semata.

konteks lainnya yg pun menarik dibaca yaitu situasi peralihan pemerintahan. dengan cara faktual, regenerasi rezim supremasi sejak sby ke jokowi masih tetap menyisakan beberapa persoalan. pemerintahan jokowi-jk belum hingga di titik keseimbangan politiknya. meski telah melalui fase turbulensi waktu tinggal landas kabinet kerja, jokowi masih tetap dihadapkan beberapa tekanan elite partai di dlm serta di luar koalisi
para politisi amat paham, situasi acak layaknya sekarang, memungkinkan mereka memasang beberapa jerat politik atas nama mufakat. tesis arend lijhart dlm patterns of democracy: government forms and performance in thirty-six countries (1999) menyebutkan, realitas masyarakat beragam yg tidak adanya partai dominannya, cenderung memanfaatkan demokrasi contoh mufakat. jeratan mufakat di banyaknya kasus, tak hanya politik akomodasi dlm koalisi pun upaya menciptakan zona nyaman supremasi. prinsip ”semua senang, seluruh menang” menyebabkan pemerintah tersandera politisi
akankah jokowi mengikuti irama yg didendangkan dpr? inilah ujian nyata sekalian pertaruhan kepemimpinan jokowi. posisi pemerintah amat strategis. jika jokowi tidak meluncurkan surat yg isinya menugaskan menteri terkait membahas uu perihal kpk dgn dpr, revisi uu itu tidak dapat dibahas meski telah disetujui dpr dlm rapat sempurna. jokowi musti konsisten dgn pernyataannya yg menolak rencana revisi uu kpk. demikian pun soal dana aspirasi. pemerintah masih tetap mungkin menolak dgn tidak mengakomodasi program ini dlm apbn 2016.

sesuai dgn sifatnya, gelembung selalu menampakkan banyaknya gosip yg seolah-olah realitas nyata. waktu kami serius menggapainya, gelembung itu sirna, pecah dlm tempo sebentar dan berganti dgn tiupan gelembung lainnya yg lebih besar. perlu ketepatan serta kecermatan memilah antara kebijakan prorakyat serta gelembung politik beberapa politisi