Friday 20 May 2016

Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Wilayah Pesantren

Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Wilayah Pesantren - bahwasanya pondok pesantren bagus dengan cara kelembagaan serta substansi pendidikannya sudah banyaknya alami transformasi. transformasi tsb menyangkut sejumlah hal, yakni transformasi kurikulum, transformasi kelembagaan, serta transformasi fungsi untuk kalangan internal serta ekstenal (umat serta pemerintah). pd aspek kurikulum, transformasi pd proses kurikulum pesantren sangatlah nampak; kini kurikulum pesantren tak cuma berkutat pd ilmu keislaman dan berkutat pd kajian kitab kuning dan kitab-kitab klasik (turats), tapi sudah memasukkan ilmu, pengetahuan, teknologi, serta seni (ipteks) modern (atau kontemporer). pd aspek kelembagaan, pesantren juga sudah alami banyaknya perkembangan, yakni sejak kyai sentris mengarah pd kolektivitas (atau banyaknya yg berubah jadi yayasan). sedangkan pd aspek fungsi, pesantren tak cuma jadi wadah pendidikan keislaman, tapi pun bermanfaat yg lebih luas, yakni sbg pusat ekonomi serta industri (misal ponpes berbasis agrobisnis dan agroekonomi dan mengelola kopontren), pusat kesehatan masyarakat, dan partner pemerintah untk (sosialisasi) pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.
diakui

perubahan pesantren ini dapat terus berlanjut terkait dgn transformasi sosial serta transformasi peraturan perundang-undangan. khusus, sesudah diundangkannya undang-undang (UU) sisdiknas no. 20 thn 2003, bahwasanya dengan cara kelembagaan, pesantren yg menyelenggarakan pendidikan madrasah, wajib mengikuti baku kurikulum dengan cara nasional sebagaimana ketetapan uu. ini artinya, pendidikan di pondok pesantren (madrasah) telah sama dan tak akan dibedakan dgn sekolah umum semacam sd, sltp, serta sma, sama-sama membuka jurusan ipa, ips, bahasa serta keterampilan, pd tingkat sekolah menengah .

pengembangan pesantren bukan perihal baru, serta dapat terus di lakukan bagus oleh internal pesantren maupun kerja sama dgn lembaga lainnya. dengan cara internal, pesantren telah mempunyai caranya sendiri, contohnya melewati saling ambil menantu dan ambil menantu sejak kalangan santri yg pandai. di sebelah itu, pesantren pun mempunyai prinsip menjaga serta ber-kembang yg sampai waktu ini masih tetap dijalankan. dgn demikian, untk berkembang, untuk pesantren bukan perihal baru.
mencermati perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi pd era kini serta mendatang disertai dgn perkembangan kebudayaan, sehingga pendidikan pesantren tak musti mengesampingkan pendidikan teknologi informasi (ti), khususnya dlm menumbuhkan islamic technological-attitude (sikap berteknologi dengan cara islami) serta technological-quotient (kecerdasan berteknologi) sampai santri mempunyai motivasi, inisiatif serta kreativitas untk mengerti teknologi.


kemajuan TI di pesantren tak mungkin terwujud tanpa ada sumberdaya manusia berkualitas. ketersediaan TI serta pemanfaatannya di lembaga pendidikan pesantren, sekalipun sederhana serta terbatas, dapat meningkatkan pelajaran dlm perihal peningkatan efektifitas, efisiensi, serta daya tarik pelajaran. menyaksikan gejala tersebut, puslitbang pendidikan agama serta keagamaan memandang butuh mengerjakan penelitian untk mengkaji lebih jauh perihal pemanfaatan teknologi informasi (TI) di pondok pesantren, dgn rumusan problem bagaimana pesantren responsible terhadap penggunaan TI, bagus sejak bagian sdm, pemanfaatan serta bentuknya, dan akibat yg dtimbulkannya                               

Tuesday 17 May 2016

Menjadi Da'i Harus Bijaksana

Menjadi Da'i Harus Bijaksana - Saya sempat berdakwah kecil-kecilan di kalangan orang kampung yg seumur hidup belum sempat sholat dengan cara tertib, sekalipun jika ditanya mereka mengaku beragama islam. kampung yg saya ceritakan ini, dulu yaitu basis aktivitas wanita tuna susila dan wts. kegiatan perzinaan ini telah sekian lama berjalan di kampung itu. maksiat layaknya ini, di manapun tak sempat berjalan sendiri, selalu beiring kelindan dgn aktivitas dosa yang lain.
maksud saya, tak hanya aktifitas perzinaan di kampung itu, pun disempurnakan aktivitas tidak sehat lainnya layaknya kebiasaan judi, minum khomar, serta sebangsanya. berbekal semangat dakwah yg saya peroleh sejak lingkungan keluarga dahulu sewaktu kecil, serta latar belakang pendidikan yg saya dapatkan, saya tak tahan jika membiarkan aktivitas yg saya anggap menyimpang jauh sejak nilai-nilai agama langkah yg saya lakukan untk aktivitas dakwah yaitu merintis pendirikan masjid. kebetulan, apabila mulai mengembangkan aktivitas dakwah ini, adanya kebijakan pemerintah memindahkan wts liar ke lokalisasi khas yg jauh sejak kampung ini. tapi layaknya dikemukakan di muka, sekalipun wts telah tak ada, aktivitas yg menyertainya, layaknya kebiasaan judi, minum minuman keras, serta pun kondisi buta agama, masih tetap berlanjut.
tekat saya, saya musti mengubah kondisi masyarakat jadi lebih baik, dlm arti sekalipun pelan serta bertahap, adanya perbedaan makna kehidupan agama di kampung ini ada gejala menarik dlm kehidupan masyarakat ini. ternyata, sekalipun seseorang itu mempunyai kegemaran berbuat tercela, tokh dia pun tahu bahwasanya apa yg ia lakukan yaitu dosa. menariknya, mereka tak ingin anak-anaknya mengerjakan perihal yg sama. mereka ingin supaya apa yg ia lakukan tak ditiru oleh anak-anak mereka. mereka ingin supaya anaknya kelak jadi buah hati bagus. lantaran itu, tawaran saya mendirikan masjid serta mengajak ngaji anak-anak mereka direspon dgn positif. mereka sadar bahwasanya apa yg mereka lakukan sesunguhnya tak selayaknya di lakukan oleh siapapun masuk dirinya serta pun oleh anak-anak mereka. mereka pun tak membenci aktivitas dakwah, asalkan tak menyinggung perasaan serta pun tak menganggu aktivitas mereka. mereka pun mengerti bahwasanya dakwah agama sebenarnya bagus.
hanya, mereka pun menuntut supaya dai pun konsisten, berarti seiring sejalan apa yg ia ucapkan dgn yg dilakukan panitia pembangunan masjid , yg pun orang-orang muallaf tersebut, tiap-tiap minggu saya ajak berkumpul untk rapat, dgn ambil wadah dengan cara gantian sejak kediaman ke kediaman panitia. aktivitas itu tak hanya untk mempererat silaturrahiem, pun dimaksudkan untk mengevaluasi kegiatan, bagus menyangkut pengumpulan dana maupun pelaksanaan pembangunan. sengaja pelaksanaan pembangunan ditangani sendiri oleh orang kampung. untuk mereka yg kerja penuh digaji sebagaiamana tukang batu pd umumnya, dapat tapi untuk yg kerja akhir minggu dianggap bekerja bakti, tak dibayar. semangat bekerja mereka luar biasa. masjid ini dianggap punya serta sekalian kebanggaan mereka. kampung ini, baru kali kesatu ini dapat mempunyai masjid. pada akhirnya tak hingga setengah thn masjid tsb selesai dibangun.

mmg apabila itu, untk menghimpun dana tak terlampau rumit. banyaknya orang yg langsung membantu, khususnya orang luar kampung ini, tatkala dimintai sumbangan. mungkin, kampung ini populer sbg aneh, karena semula populer sbg kawasan hitam, tiba-tiba membangun masjid setelah masjid selesai, sehingga langsung diresmikan penggunaannya bersama-sama. apabila itu, supaya kegembiraannya lebih sempurna, masyarakat dicarikan sumbangan kain sarung, kopyah serta baju taqwa untk dibagikan ke semua aktifis pembangunan masjid. seragam ini penting untk membangun bukti diri baru sbg kampung santri. saya ingat, disepakati peresmian di lakukan lepas 1 muharam.
peresmian tak hanya diadakan syukuran seperti makan bersama, ceramah serta memulai sholat maghrib berjamaah. seluruh acara ini disepakati melewati rapat warga se kampung. hampir semua, kecuali satu dua, masih tetap belajaran sholat. malah masih tetap banyaknya yg belum hafal bacaan sholat, bahkan juga membaca al fatekhah sekalipun. tapi saya pastikan bahwasanya sekalipun bacaan sholat belum sempurna tak mengapa, hafal surat al fatekhah telah baik.

serta bila juga belum hafal, separo pun tak mengapa, bahkan juga jika separo belum hafal membaca bismillah tak mengapa. tawaran saya ini disambut bagus serta ternyata menggembirakan, paling tak mereka tak merasakan terbebani hal aneh, dua hari pra diresmikan,seorang anggota jamaah pembangunan masjid datang ke rumah, dgn bahasa halus, sopan serta hati-hati, minta ijin supaya diperkenankan, sehari pra peresmian masjid, layaknya biasa memasak daging babi. dia menyebutkan bahwasanya permintaan ini yaitu untk memenuhi kemauan anaknya. dia berdalih, tokh sholatnya masih tetap hari kamis sore. dia minta ijin makan daging babi untk kali  terakhir, yakni hari rabu, sehari pra peresmian masjid. menghadapi permintaan itu, saya dengan cara spontan menjawab, boleh, serta silahkan.
asalkan hari kamis pagi musti mandi kramas---mandi besar, sore mengikuti sholat berjamaah di masjid serta mulai hari itu pun aktivitas memakan daging babi musti stagnan. dia sepakat, serta rupanya dari itu sekeluarga mulai belajar sholat serta doa-doa lainnya, sampai pada akhirnya keluarga itu jadi santri, aktif berjamaah di masjid baru ketika berikan respon permintaan ijin orang mau masak daging babi itu, saya tak memanfaatkan panduan fiqh. untuk saya, mereka itu janganlah hingga tersinggung perasaannya.
mereka musti mempunyai kepercayaan serta menyenangi saya sbg orang yg dengan cara tulus mengajak ke jalan islam. saya yakin jika permintaan itu ditolak, terlebih saya tunjukkan kemarahan saya, dia dapat langsung meninggalkan serta bahkan juga dapat memusuhi aktivitas ibadah yg baru saja saya rintis. inilah saya katakan bijak rupanya musti ditempuh, melebihi sejak sebatas memegangi fiqh serta bahkan juga prinsip-prinsip yg lainnya. telah barang tentu, toleransi layaknya ini tak dapat saya memberi misalnya, jika yg meminta yaitu orang yg bukanlah muallaf, terlebih mahasiswa perguruan tinggi islam.

Oleh : Imam Suprayogo.

Tuesday 10 May 2016

Fenomena Politik di Dewan Perwakilan Rakyat


Fenomena Politik di Dewan Perwakilan Rakyat - ruang politik kami akhir-akhir ini disesaki beberapa gosip yg memantik nalar kritis publik atas peran kelompok elite politisi berlabel wakil rakyat.

utak-atik revisi undang-undang kpk yg berpotensi jadi pintu termasuk pelemahan kpk, akal nakal penggelontoran dana aspirasi, serta manuver liar tekanan politik kepada kpu soal kesiapan menggelar pilkada serentak yg dikait-kaitkan dgn hasil audit bpk. meski berbagai gosip itu mempunyai dinamikanya sendiri-sendiri, benang merahnya sama, prinsip bonum commune dan mengedepankan kepentingan umum tersisihkan. inilah deretan gelembung gosip politik yg ditiupkan dpr serta kini jadi pusat perhatian publik. dengan cara substansial, publik tidak mendapatkan kemanfaatan nyata sejak isu-isu yg berhamburan itu. wajar jika banyaknya yg menilai, dpr berjalan dgn logika serta kepentingannya sendiri
watak hegemonik

gelembung politik di dpr menghadirkan beberapa pertentangan. penentangan datang sejak beragam kalangan khususnya menyangkut logika serta pertimbangan sehat di balik gosip serta manuver beberapa politisi itu. soal revisi uu kpk, adanya lima poin yg dikhawatirkan, soal pencabutan kewenangan penyadapan, penghapusan kewenangan penuntutan, pembentukan dewan pengawas kpk, pengetatan rumusan kolektif kolegial, serta kewenangan menghentikan perkara (sp3).

soal usulan program pembangunan kawasan pemilihan (up2dp) dan dana aspirasi, munculah beberapa gugatan khususnya terkait mekanisme penganggaran, aspek keadilan serta pemerataan, tumpang tindih peran serta kewenangan, dan akuntabilitas publik pelaksanaan biaya. demikian pun dgn gosip soal temuan audit bpk atas pengelolaan biaya kpu 2013- 2014. tidak adanya hubungannya antara temuan bpk itu serta tahapan pilkada serentak.

kenyataannya, sejumlah politisi dpr menggulirkan pernyataan di tempat massa yg menyudutkan kpu. menurut mereka, kesiapan menyelenggarakan pilkada serentak dapat saja terganggu jika kpu belum menindaklanjuti temuan bpk. logika liar yg seolah sedang menyatukan puzzle tidak sama dlm dialektika kontekstual yg seolah-olah adanya hubungannya.

Fenomena Politik di Dewan Perwakilan Rakyat - Gelembung gosip ini memperlihatkan lemahnya koherensi karakterologis dlm membangun pemaparan politik. dlm perspektif teori terinci walter fisher di bukunya human communication as narration: toward a philosophy of reason, nilai and action (1987), salah satu perihal utama yg menjadi power pemaparan yaitu akan dipercayanya sifat beberapa aktor yg membawakannya. wajar kecurigaan publik terhadap politisi dpr teramat tinggi lantaran adanya benang merah yg terbaca dan terasa sama. banyaknya politisi yg menjadi aktor lebih kerap memperlihatkan kepentingan diri serta kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat.

saat ini, adanya kesamaan terjadinya retrogresi politik dan penurunan kualitas politik yg dikarenakan ulah politisi yg kerja dgn mekanisme semata-mata memperoleh jatah supremasi. tak hanya soal jatah, adanya pun mekanisme pertahanan diri serta pengokohan oligarki di tubuh parpol. seluruh ini adalah watak hegemonik laku politik kaum elite. politisi dpr sbg wakil rakyat seharus-nya menghadirkan komunikasi deliberatif dgn menyodorkan konsultasi, musyawarah, sistem menimbang-nimbang serta terpenting lagi mendengarkan suara rakyat melewati berbagai kanal. komunikasi deliberatif berupaya meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dlm menyalurkan aspirasinya waktu sistem pembentukan kebijakan public.

deliberasi melalui diskursus publik ini jalan sesuai guna merealisasikan konsep demokrasi regierung der regierten (pemerintahan oleh yg diperintah). dgn demikian, adanya keinginan serta kemampuan membentuk mufakat berbasis rasionalitas warga. bukanlah sebaliknya, mereka meniup terus-menerus gelembung politik, sementara pilihan logika serta tindakannya tercerabut sejak aspirasi yg tumbuh serta ber-kembang di masyarakat.

resonansi isu

dalam perspektif komunikasi politik, guliran gosip musti dibaca dialektika kontekstualnya. perihal ini, terhubung dgn momentum yg mmg sengaja diciptakan supaya menerima resonansi dan gaung di tempat massa, tempat sosial serta perbincangan publik yang lain. gaung politik yg ditiupkan melalui tempat massa bahwasanya revisi uu no 30/2002 perihal kpk adalah kebutuhan mendesak sampai musti termasuk ke dlm program legislasi nasional prioritas 2015, usulan dana aspirasi yg dikesankan prorakyat, dan memengaruhi opini soal kesiapan kpu menyelenggarakan pilkada serentak, dapat kami maknai sbg permainan opini public.

sebagian besar politisi amat mengerti bahwasanya perihal dominan dlm politik yaitu persepsi publik, sampai berbagai operasi mengendalikan opini dianggap amat penting. maxwell mccombs serta donald l shaw dlm tulisan klasik mereka ”the agenda setting function of mass media” yg dipublikasikan public opinion quarterly pd 1972 mengungkapkan, jika tempat memberi tekanan pd suatu peristiwa, tempat dapat memengaruhi khalayak untk menganggapnya penting .

perspektif agenda setting memandang tempat massa dapat memengaruhi persepsi khalayak perihal apa yg dianggap penting. namun, nyatanya, upaya beberapa politisi mengerjakan operasi pengendalian opini sudah gagal! reaksi publik tetap keras serta memandang ketiga agenda tadi sebenarnya tidak dlm bingkai prorakyat melainkan taktik mengamankan diri serta kelompok mereka semata.

konteks lainnya yg pun menarik dibaca yaitu situasi peralihan pemerintahan. dengan cara faktual, regenerasi rezim supremasi sejak sby ke jokowi masih tetap menyisakan beberapa persoalan. pemerintahan jokowi-jk belum hingga di titik keseimbangan politiknya. meski telah melalui fase turbulensi waktu tinggal landas kabinet kerja, jokowi masih tetap dihadapkan beberapa tekanan elite partai di dlm serta di luar koalisi
para politisi amat paham, situasi acak layaknya sekarang, memungkinkan mereka memasang beberapa jerat politik atas nama mufakat. tesis arend lijhart dlm patterns of democracy: government forms and performance in thirty-six countries (1999) menyebutkan, realitas masyarakat beragam yg tidak adanya partai dominannya, cenderung memanfaatkan demokrasi contoh mufakat. jeratan mufakat di banyaknya kasus, tak hanya politik akomodasi dlm koalisi pun upaya menciptakan zona nyaman supremasi. prinsip ”semua senang, seluruh menang” menyebabkan pemerintah tersandera politisi
akankah jokowi mengikuti irama yg didendangkan dpr? inilah ujian nyata sekalian pertaruhan kepemimpinan jokowi. posisi pemerintah amat strategis. jika jokowi tidak meluncurkan surat yg isinya menugaskan menteri terkait membahas uu perihal kpk dgn dpr, revisi uu itu tidak dapat dibahas meski telah disetujui dpr dlm rapat sempurna. jokowi musti konsisten dgn pernyataannya yg menolak rencana revisi uu kpk. demikian pun soal dana aspirasi. pemerintah masih tetap mungkin menolak dgn tidak mengakomodasi program ini dlm apbn 2016.

sesuai dgn sifatnya, gelembung selalu menampakkan banyaknya gosip yg seolah-olah realitas nyata. waktu kami serius menggapainya, gelembung itu sirna, pecah dlm tempo sebentar dan berganti dgn tiupan gelembung lainnya yg lebih besar. perlu ketepatan serta kecermatan memilah antara kebijakan prorakyat serta gelembung politik beberapa politisi

Sunday 8 May 2016

Plastik Berbayar dan Menggunakan Tas Belanja, Solusi Mengurangi Sampah Plastik

Plastik Berbayar dan Menggunakan Tas Belanja, Solusi Mengurangi Sampah Plastik - sampah begitu menumpuk di ibukota, terutama banda aceh? ya! persoalan sampah adalah persoalan yg pastinya dihadapi oleh tiap-tiap kota, terlebih masyarakat di daerah perkotaan lebih besar di banding daerah pedesaan. total sampah diprediksikan dapat terus meningkat seiring dgn makin padatnya total penduduk di indonesia. bertambahnya total populasi penduduk artinya bertambah pula total sampah yg dapat dihasilkan. thn 2019, indonesia disebut-sebut dapat menghasilkan sampah sejumlah 67,1 juta ton per thn. sebut saja ibu kota negara kita, jakarta, yg volume timbulan sampahnya telah lebih sejak 6000. m3 per hari. untk ibu kota provinsi aceh, banda aceh, kepala dinas kebersihan serta keindahan (dkk) kota banda aceh, jalaluddin mengatakan, pihaknya mengelola sekeliling 180 ton sampah tiap-tiap harinya di banda aceh.

sebanyak 60 % di antaranya sampah plastik. "sampah plastik sekarang di banda aceh itu lebih banyak, bila dahulu lebih banyaknya yg organik dapat didaur ulang. tentu ini membuktikan bahwasanya makin tingginya produksi sampah plastik yg kami kelola," kata jalaluddin waktu ditemui di wadah kerjanya. meningkatnya sampah di banda aceh tak hanya makin banyaknya warga yg memanfaatkan plastik, adanya pun sebagian sejak sampah yg diproduksi di kabupaten aceh besar pun ikut dibuang di wadah pembuangan akhir (tpa) gampong jawa, banda aceh, padahal volume sampah di tpa tsb makin tinggi.

Plastik Berbayar dan Menggunakan Tas Belanja, Solusi Mengurangi Sampah Plastik - sedangkan ibu kota kabupaten aceh barat, meulaboh, diperkirakan sampah dihasilkan sekeliling 114 m3per hari. jika hal-hal layaknya ini dibiarkan terus-menerus tentu dapat amat merugikan dampaknya. belum lagi problem terbatasnya lahan yg tersedia untk menampung serta mengolah sampah, apalagi lagi di ibu kota.

dapat di ketahui jika tiap-tiap orang pastinya menghasilkan sampah, bahkan juga mengetahui akibat yg ditimbulknnya. tetapi kepedulian masyarakat terhadap sampah masih tetap amat rendah. berawal sejak kegelisahan menyaksikan lingkungan yg kurang terawat dgn sampah yg menumpuk. layaknya saya menyaksikan banyak sungai serta saluran air ataupun got yg seharus-nya bermanfaat sbg penampung air, tetapi beralih jadi penampung sampah yg umumnya yaitu sampah/limbah plastik. perihal inilah yg menimbulkan keprihatinan tersendiri untuk saya. bukanlah cuma banjir saja karena sejak pembuangan sampah di saluran air, problem yg lebih besar yaitu kontaminasi serta penurunan kualitas air.

air jadi rumit untk diolah kembali guna memenuhi kebutuhan masyarakat. sampah yg menumpuk di suatu wadah dlm saat yg lama, tentu dapat menimbulkan bau busuk yg menggangu kenyamanan warga. tak hanya itu pun akan jadi sumber penyakit, mencemari air tanah, menambah kesan jorok, merusak keindahan serta yg paling mengkhawatirkan berkontribusi terhadap pemanasan dunia. berdasarkan hasil pengamatan, tumpukan sampah di pusat kota, pusat-pusat keramaian, daerah pemukiman serta beberapa ruas jalan lainnya, didominasi oleh sampah kantong plastik, kemudian diikuti botol air mineral serta kertas-kertas bungkusan.

kondisi tumpukan sampah ini tampakknya dibiarkan begitu saja oleh warga setempat serta dinas terkait, padahal nyata-nyata sudah mencemari lingkungan layaknya sudah bikin saluran air di daerah tsb sudah tersumbat. serta sampah plastik adalah sampah yg paling rumit terurai dengan cara biologis sampai memerlukan penanganan lebih. oleh lantaran itulah, penemuan sbg solusi dan ide-ide baru untk menyelesaikan permasalahan sampah jadi amat penting di lakukan. salah satunya yg menarik pusat perhatian saya ataupun menarik pusat perhatian kami seluruh yaitu penerapan peraturan kantong plastik berbayar. saya sendiri amat antusias menyambut kebijakan kementerian lingkungan hidup serta kehutanan yg mencanangkan kantong plastik berbayar di beberapa retail layaknya supermarket serta minimarket. membuat saya kebijakan ini amat berguna untk mengurangi penggunaan sampah plastik yg rumit terurai serta bikin kami untk lebih “berdiet” terhadap kantong plastik.

saat ini sejumlah 23 pemerintah kota berkomitmen menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, guna mengurangi pencemaran lingkungan sejak sampah plastik. dua puluh tiga (23) kota tsb yakni jakarta, yogyakarta, bandung, bekasi, depok, bogor, tangerang, solo, semarang, surabaya, denpasar, palembang, balikpapan, banjarmasin, makassar, kendari, ambon, papua, jayapura, pekanbaru, medan, banda aceh serta meulaboh. kebijakan tsb sudah di uji mencoba pd 21 februari 2016 bersamaan dgn peringatan hari peduli sampah nasional hingga pd juni mendatang, sesuai waktu dikeluarkannya peraturan menteri lingkungan hidup serta kehutanan perihal kantong plastik berbayar. provinsi aceh, pemerintah kabupaten serta kota-nya pun telah mulai mensosialisasikan penerapan peraturan kantong plastik berbayar, tetapi masih tetap banyaknya kendala, lantaran konsumen belum sepenuhnya menerimanya. walaupun telah adanya supermarket yg memberlakukannya, tetapi masih tetap adanya konsumen yg menolak, walaupun harganya amat murah, yakni cuma rp.. 200 per kantong. beragam tips di lakukan pemerintah kabupaten serta kota supaya masyarakat mau menjalankan aturan tersebut, layaknya yg di lakukan oleh badan lingkungan hidup serta kebersihan pemerintah kabupaten aceh barat dgn membagikan 2000. kantong gratis (tas ramah linkungan/tas siklus ulang) kepada masyarakat yg berbelanja di swalayan.


kepala bidang kebersihan serta pertamanan pd badan lingkungan hidup serta kebersihan (blhk) aceh barat teuku ronal nehdiansyah mengatakan, upaya tsb sbg tindakan persuasif pemerintah sampai masyarakat tak adanya yg komplain. “peraturan perihal plastik berbayar telah siap, pra diterapkan dengan cara menyeluruh kami dapat lakukan uji publik. untk sementara ini mmg adanya swalayan indomaret telah menerapkan plastik berbayar lantaran mereka mengikuti ketentuan dengan cara nasional”, katanya. lantaran itu dlm pengajuan rancangan qanun (perda) yg dapat dibahas serta dibawa dlm uji publik melibatkan lsm, akademisi dan pihak-pihak terkait dapat diterima seluruh masukkan berkaitan dgn kisaran anggaran kantong plastik berbayar itu. meski demikian pemkab aceh barat sudah merumuskan qanun tsb tepat hasil survey awal dgn kisaran value terendah yakni rp. 200 per lembar, tetapi kalau dlm uji publik nanti adanya yg menolak sehingga langsung akan di lakukan revisi. “angka rp. 200 itu telah paling rendah, tetapi kalau adanya pun nanti yg menolak mungkin pun dapat direvisi tepat kesepakatan. bila untuk dunia usaha swalayan ini malah menguntungkan mereka, tak adanya yg menolak, katanya. teuku ronal mengharapkan dgn pembagian tas ramah lingkungan dengan cara gratis, sehingga masyarakat tak butuh terus menerus beli plastik, tetapi di gunakan dengan cara berulang supaya mengurangi sampah plastik.

tas ramah lingkungan tsb tentu tak mencukupi dibagikan dan menjangkau ke seluruh susunan masyarakat. untk itu saya sbg penulis serta sisi masyarakat yg pun kerja di instansi kebersihan (badan lingkungan hidup serta kebersihan aceh barat) hanya akan memberi saran kepada pemerintah, pelaku industri ritel, pasar swalayan serta masyarakat untk mengurangi penggunaan kantong plastik. untk pelaku industri ritel misalnya, boleh mengenakan anggaran untk permintaan kantong plastik serta kardus, apalagi jika permintaannya melebihi kebutuhan. tak hanya tas siklus ulang, penggunaan kantong plastik akan diganti dgn tissue paper bag/paper bag yg pun akan di gunakan sejumlah x membuat di tempat-tempat yang lain.

memang untk bikin paper tissue lebih mahal, hanya saya pikir dapat kan di-idekan untk tissue paper bag berbayar serta untk paper bag kami dapat kasih gratis. walaupun harga tissue paper bag tak murah, pemerintah diharapkan akan memberi subsidi kepada masyarakat. sampai harga membeli tas belanja tsb jadi murah. problem harga jual tissue paper bag juga musti rasional serta dapat termasuk ke uang saku masyarakat kami. lantaran kami pun musti melihat masyarakat menengah ke bawah, apakah mereka sanggup untk menambah uang tambahan demi beli tissue paper bag. saya pikir pemerintah akan memberi pun untk pembuatan paper tissue bag tersebut, serta yg paling penting seluruh kebijakan itu musti diwujudkan dengan cara nyata. di negara-negara dgn populasi penduduk yg besar layaknya india serta cina, penggunaan kantong plastik di beberapa toko swalayan telah mulai berkurang. masyarakat di sana telah mulai beralih memanfaatkan tas siklus ulang tiap-tiap pergi berbelanja ke pasar swalayan. mereka telah sangat-sangat menghilangkan plastik sejak peredaran supermarket.

akhirnya kami tak ketinggalan dgn negara-negara lainnya membuat lebih menyuarakan perihal “diet” kantong plastik (penghematan kantong plastik) serta kepedulian perihal bumi ini dengan cara nyata. mmg kelihatannya kecil, tetapi dampaknya sangat-sangat luar biasa jika kami tahu. semoga saja pemerintah bukanlah hanya meluncurkan kebijakan yg dicanangkan saja, tetapi musti sangat-sangat akan direalisasikan kepada masyarakat. sampai akibat sejak penggunaan kantong plastik yg berlebihan akan dikurangi.

yuk ah diet kantong plastik serta janganlah lupa bawa kantung belanjaan sendiri. sampai tanpa disadari kami seluruh dapat berkontribusi mengurangi masalah apbn/d untk angkutan sampah, mengurangi masalah bekerja pekerja kebersihan bahkan juga menyukseskan misi penyelamatan lingkungan untk era depan. (ikhwanul farissa)

Monday 2 May 2016

Susahnya Menghilangkan Kelakuan Korupsi


Susahnya Menghilangkan Kelakuan Korupsi - ibarat virus, korupsi masuk gampang-gampang sulit dimusnahkan. belum adanya vaksin anti korupsi yg mampu meredam penyebaran virus tsb hingga ke akar-akarnya. lembaga superbodi sekelas komisi pemberantasan korupsi juga belum sanggup menghentikan budaya korupsi

tanpa disadari, korupsi munculah sejak kebiasaan yg dianggap lumrah serta dianggap wajar oleh masyarakat. tindakan berikan hadiah kepada pejabat dan pegawai negeri, bahkan juga keluarganya, sbg imbal jasa sebuah pelayanan dilihat lumrah sbg sisi sejak budaya ketimuran

pengertian korupsi sesungguhnya sudah dimuat dengan cara tegas dlm undang-undang (uu) nomor 3 thn 1971 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi. sebagian besar pengertian korupsi di dlm uu itu dirujuk sejak kitab undang-undang hukum pidana yg lahir pra negara ini merdeka

jika merujuk uu no 31/1999 juncto uu no 20/2001 perihal pemberantasan tindak korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif, yg sepanjang ini dianggap sbg perihal wajar serta lumrah, akan dikategorikan sbg tindak pidana korupsi. pemberian gratifikasi dan pemberian hadiah kepada penyelenggara negara serta berhubungan dgn jabatannya, jika tak dilaporkan ke kpk, akan jadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi

langkah presiden

presiden joko widodo sudah meluncurkan perintah presiden no 7/2015 perihal aksi preventif serta pemberantasan korupsi. dlm inpres itu, mendapati 96 butir aksi yg musti dilaksanakan sepanjang thn 2015
inpres yg diperuntukan kepada kementerian dan lembaga dan pemerintah kawasan itu dimaksudkan untk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta membentengi kebijakan sejak tindak pidana korupsi. terkait perihal itu, presiden berharap supaya aksi di lakukan dgn sebaik-baiknya, tidak sekadar formalitas. melewati inpres itu, presiden pun meminta dihilangkannya pungutan liar serta birokrasi yg berbelit
persoalannya sederhana, korupsi telah adanya dari republik ini berdiri. perilaku koruptor telah amat rumit dilenyapkan lantaran sudah mendarah daging berpuluh thn. mereka (koruptor) mempunyai beribu modus operandi untk menggangsir uang negara. laiknya tindak pidana umum, pelaku korupsi selalu terletak selangkah di depan penegak hukum

korupsi, menurut philip (1997), yaitu tingkah laku serta tindakan seseorang pejabat publik yg menyimpang sejak tugas publik formal untk memperoleh keuntungan pribadi dan keuntungan untuk orang-orang tertentu yg berkenaan erat dgn pelaku korupsi, layaknya keluarga koruptor, karib kerabat koruptor, serta rekan koruptor. pengertian ini pun yang mencakup kolusi serta nepotisme pemberian patronase lebih lantaran argumen jalinan kekeluargaan (ascriptive) ketimbang merit. pengertian korupsi oleh philip dipusatkan pd korupsi yg berlangsung di kantor publik

kedua, pengertian korupsi yg berpusat pd akibat korupsi terhadap kepentingan umum (public interest centered). dikatakan, korupsi sudah berlangsung ketika seorang pemegang supremasi dan fungsionaris pd kedudukan publik mengerjakan tindakan-tindakan tertentu untk orang-orang yg dapat memberi imbalan, bagus itu uang dan materi lain, sampai merusak kedudukan serta kepentingan publik
jaksa agung hm prasetyo, menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala bappenas andrinof chaniago, pelaksana tugas pimpinan kpk taufiequrachman ruki, serta kapolri jenderal badrodin haiti (kiri ke kanan) waktu menyampaikan keterangan pers seusai mengikuti rapat definit bersama presiden joko widodo serta beberapa menteri yang lain di kantor presiden, jakarta, jumat (19/6). rapat membahas taktik nasional untk mencegah serta memberantas korupsi

pengertian korupsi ketiga menurut philip yaitu yg berpusat pd pasar (market centered), yg diambil sejak hasil analisis perihal korupsi yg dikaji memanfaatkan teori pilihan publik serta sosial dan pendekatan ekonomi dlm kerangka analisis politik bahwasanya pengertian korupsi yaitu aktivitas dan kegiatan oleh lembaga ekstra-legal yg di gunakan individu-individu ataupun kelompok-kelompok untk menerima pengaruh terhadap kebijakan serta tindakan birokrasi. lalu dilanjutkan bahwasanya pengertian korupsi artinya penyalahgunaan supremasi oleh seorang pegawai dan pejabat pemerintah untk memperoleh tambahan pendapatan sejak publik

inilah yg sering menjebak seseorang yg termasuk ke dunia politik. dlm ajang pemilihan kepala kawasan (pilkada), misalnya, seorang calon kepala kawasan musti meluncurkan anggaran tidak segelintir untk "membeli" kendaraan politik, ongkos kampanye sampai politik uang. pertanyaannya, sejak mana seorang kepala kawasan dapat mengembalikan investasi yg telah dibenamkan waktu pencalonan. sesudah menjabat, mau tidak mau, ia musti kreatif mengatur proyek-proyek apbd di daerahnya. memang, adanya sejumlah kepala kawasan yg relatif bersih serta berat hati menggerogoti keuangan negara, tapi jumlahnya tak banyak

banyak perihal yg bikin republik ini gembur dgn korupsi walaupun mendapati tiga lembaga penegak hukum, yakni kpk, polri, serta kejaksaan, yg mempunyai kewenangan memberantas korupsi. meski demikian, efek jera yg diakibatkan ketiganya sampai kini belum begitu terasa. bahkan, sbg tindak pidana yg luar biasa (extra ordinary crime), koruptor masih tetap menerima perlakuan khas. mulai sejak tingkat penyidikan, vonis pengadilan, sampai waktu menyandang status sbg narapidana, mereka tetap mendapatkan perlakuan yg lebih bagus dibandingkan dgn pelaku tindak pidana khas lainnya
jadi, janganlah bermimpi vaksin anti korupsi dapat sanggup membasmi virus korupsi yg telanjur menggerogoti sel, darah, serta daging. negara ini memerlukan kesanggupan beragam pihak untk membentuk sistem, budaya, serta watak generasi yg sangat-sangat bersih supaya virus korupsi tak menjangkit.